KONSEP DASAR KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN

A.    Latar Belakang Perlunya Kebijaksanaan Pendidikan

Setiap generasi ingin mewariskan sesuatu kepada generasi penerusnya. Yang diwariskan dapat merupakan produk budaya pada generasi sebelumnya atau mungkin merupakan produk budaya pada zamannya. Sesuatu itu bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Sementara proses pewarisan tersebut acapkali menggunakan pendidikan sebagai alat atau sarananya.

Bertambahnya tuntutan, kompleksitas kehidupan, pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sendiri tanpa adanya intervensi dari penguasa atau pemerintah umumnya tidak memadai. Oleh sebab itu pengurusan masalah-masalah pendidikan dibutuhkan intervensi dari pemerintah atau penguasa. Di negara maju yang masyarakatnya sudah mempunyai kesadaran yang sedemikian tinggi terhadap pendidikan, dalam realitasnya masih membutuhkan intervensi pemerintah walaupun dalam kadar yang tidak seberapa besar.

Peristiwa politik di negara-negara yang sudah merdeka, terlebih yang baru saja merdeka tentulah dipandang penting. Selain alasan yang tidak memadainya pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tanpa intervensi dari pemerintah, juga terdapat alasan yang lebih fundamental. Sebab dalam realitasnya, pewarisan budaya bagi generasi terdahulu kepada generasi berikutnya sering diwarnai oleh pertentangan atau konflik-konflik. Pertentangan dan konflik ini selalu terjadi karena adanya anggapan-anggapan yang berbeda mengenai apa yang mesti diwariskan dan bagimana cara mewariskannya. Jika dalam masyarakat yang budayanya tunggal dan homogen saja konflik-konflik demikian dapat dan bahkan sering terjadi, terlebih lagi dalam masyarakat yang budayanya heterogen atau majemuk.

Berikut adalah sekian dari banyaknya potensi konflik yang bersumber dari keanekaragaman budaya.

  1. 1.      Penerjemah Agama dan Kepercayaan

Berbedanya penerjemah dan penafsiran para pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap ajaran agama dan kepercayaannya, tentulah dapat meninbulkan konflik manakala masing-masing pemeluk tersebut sama-sama mengklaim bahwa penafsiran yang berasal dari dirinyalah yang paling benar dan harus diwariskan. Sementara yang diterjemahkan oleh kawannya meskipun seiman dan segama, tetapi kalau tidak sama dengan penafsirannya sendiri dianggap salah, dan karena itu tidak boleh diwariskan kepada generasi sesudahnya.

Pertentangan antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain, termasuk antara penganut kepercayaan satu dengan penganut kepercayaan lainnya, sepanjang sejarah peradaban manusia tampaknya belum diakhiri hingga dekadesekarang ini. Bahkan telah ditunggani oleh kepentingan politik dan masih diwarnai oleh konflik-konflik. Lahirnya nazhab-mazhab dan sekte-sekte dalam hampir setiap agama, memang telah membawa dan menghasilkan nuansa-nuansa yang indah. Tetapi harus disadari bahwa hal demikian juga menyimpan potensi-potensi konflik antar pmeluknya.

Adanya potensi-potensi konfil inilah yang mengharuskan ada pengaturan atau aturan main. Pengaturan dan aturan main lazimnya diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan. Dengan demikian, kebijaksanaan tersebut diperlukan agar konflik-konflik yang antara lain bersumber dari perbedaan atas penafsiran ajaran agama dan kepercayaan tersebut, dapat dihilangkan atau ditekan seminimal mungkin. Demikian juga konflik yang bersumber dari berbedanya pendapat mengenai penyampaian hasil penafsiran tersebut kepada generasi penerus, diharapkan dapat ditekan melalui kebijaksanaan tersebut.

  1. 2.      Adat Istiadat

Bertemunya adat istiadat satu dengan yang lain, kadangkala dapat menimbulkan adat istiadat baru yang berbeda dengan adat istiadat sebelumnya. Adat istiadat baru tersebut, yang merupakan jelmaan dari bertemunya dua atau lebih adat istiadat, memunculkan banyak adat istiadat yang lainnya lagi. Dengan demikian, kian lama adat istiadat tersebut kian banyak dan beragam, yang berarti potensi terjadinya konflik juga semakin beragam.

Generasi manapun, tentulah senantiasa igin mewariskan adat istiadat sendiri dan bukan adat istiadatnya orang lain. Manakala adat istiadat yang mesti diwariskan saja menimbulkan konflik, maka cara mewariskannya pun juga menimpan potensi-potensi konflik. Maka, kebijaksanaanlah yang harus mengaturnya, bagaimana agar keanekaragaman adat istiadat tersebut bukan memperbesar konflik diantara masyarakat yang berkepentingan untuk mewariskannya.

  1. 3.      Suku, Daerah, Ras

Masing-masing suku, daerah, dan ras  memang terkadang mempunyai anggapan menegnaiapa yang baik dan buruk, yang mulia dan yang tidak, yang mesti dilestarikan dan mesti dimusnakan. Bahkan kepentingan-kepentingannya pun terkadang dapat berbeda. Maka dari itu, terhadap apa yang harus diwariskan kepada anak cucu, mereka mempunyai persepsi yang berbeda. Termasuk bagaimana itu harus diwariskan, juga dapat dipersepsi berbeda oleh mereka. Berbedanya persepsi mengenai apa yang harus diwariskan dan bagaimana cara mewariskannya menyimpan potensi terjadinya konflik.

  1. 4.      Masuknya Budaya Luar

Terhadap budaya budaya yang berasal dari luar, tampaknya muncul polarisasi tanggapan masyarakat. Adanya yang menganggap budaya luar yang masuk, dapat mengancam dan mengambil alih peran budaya nasional dan local yang secara keras diusahakan untuk dilestarikan. Oleh karena dikhawatirkan mengancam kedudukan budaya sendiri, maka anggota masyakat yang demikian menolak mentah-mentah terhadap budaya luar.

Sebagian masyarakat lagi menganggap bahwa budaya yang berasal dari luar, tentu ada sisi baiknya, meskipun ada sisi jeleknya. Karena itu menurut anggapan masyarakat demikian, apa yang berasal dari luar tidak harus ditolak mentah-mentah begitu saja. Sebagian dari padanya dapat diambil manfaatnya untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Sebagian anggota masyarakat yang lain justru beranggapan bahwa hadirnya budaya luar sangat bermanfaat karena justru dapat membangkitkan kembali budaya local yang sebelumnya tidak sedemikian kukuh atau terurus. Budaya setempat akhirnya tidak sekedar dimanja, melainkan dapat berlomba-lomba mencapai supremasi pada puncak budaya.

Berbedanya responsi atas budaya luar yang masuk, sedikit ataupun banyak, dapat menyimpan potensi konflik ketika bermaksud mewariskan warisan kepada anak cucu. Konflik-konflik demikian, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan seringkali terbawa ketika akan merumuskan kurikulun, hal-hal yang harus diajarkan kepada anak didik. Maka dari itu, kebijaksanaan pendidikan yang bertugas merumuskanaturan main mengenai pewarisan budaya kepada generasi penerus ini diperlukan.

  1. 5.      Responsi Atas Kemajuan

Manusia sebagai pemilik budaya mempunyai response yang berbeda atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda responsi inilah yang dapat menimbulkan konflik antara satu dengan yang lainnya.

Manusia yang bergulat dengan IPTEK semakin dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihan yang beraneka ini serinkali menimbulkan kebingungan.jika satu orang saja dapat bingung terhadap banyaknya pilihan-pilihan alternatif yang mesti disodorkan, maka sebuah lembaga yang beranggotakan banyak orang pun juga akan semakin sulit menyepakati pilihan tertentu atas IPTEK yang berkembang pesat tersebut. Di sinilah potensi konflik tadi tersimpan, yang menghajatkan pengaturan melalui kebijaksanaan pendidikan.kebijaksanaan akhirnyan merupakan pillhan nilai.

  1. 6.      Organisasi

Berbeda aspirasi masyarakat seperti tercermin pada banyaknya organisasi yang ada, semuanya minta dislaurkan. Demikian juga aspirasi yang berkenaan dengan apa-apa yang mesti diwariskan kepada anak cucu, antara organisasi satu dengan yang lain dapat berbeda, termasuk cara-cara mewariskannya. Maka dari itu, banyaknya organisasi juga dapat menjadi potensi munculnya konflik.

  1. 7.      Status Sosial

Kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih tinggidan bermutu tentulah semakin terbatas. Dalam pengertian tidak semua anggota masyarakat dapat mengenyamnya. Sebab, untuk mengenyamnya dibutuhkan kemampuan intelektual, semangat, motivasi, biaya dan kesehatan. Padahal dalam hal-hal tersebut umumnya warga masyarakat tidak sama. Mereka yang lebih pandai lebih beruntung daripada mereka yang bodoh. Mereka yang secara ekonomis mampu juga lebih untung, demikian juga mereka yang sehat, yang lebih bermotivasi dan bersemangat lebih tinggi.

Jika kompetisi demikian dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pengaturan, dapat menjurus pada persaingan yang tidak sehat, bahkan menimbulkan konflik baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.

  1. 8.      Intervensi Pemerintah

Masyarakat bertekad mewariskan kepentingan-kepentingannya sendiri kepada generasinya, sementara pemerintah juga berkepentingan dengan mendidik warga Negara yang baik menurut paham pemerintah sehingga menimbulkan antara kepentingan masyakat dan pemerintah kadang-kadang berlawanan. Tawar menawar antara banyaknya kepentingan masyarakat yang harus dimasukkan ke dalammkurikulum adalah salah satu wujud dari sekian banyak terjadinya konflik kepentingan antara keduanya.

  1. 9.      Tuntutan Dunia Usaha dan Pekerjaan

Banyaknya tuntutan yang ditujukan ke lembaga pendidikan dari banyak kepentingan, seringkali menjadikan penyebab saratnya apa-apa yang mesti dipelajaran oleh siswa di lembaga pendidikan. Pilihan atas hal terpenting di antara banyak hal penting lainnya dapat menimbulkan konflik dalam dunia pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pengaturan.

  1. B.     Batasan Kebijaksanaan Pendidikan

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy, dalam bahasa Inggris. Kata policy sebenarnya dapat dijumpai dalam bahasa lain seperti Latin, Yunani, dan Sanskrit. Polis dalam bahasa Yunani berarti negara kota. Pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota. Policie dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.

Secara terminologis, pengertian kebijaksanaan atau policy dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

  1. Laswell (1970) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).
  2. Heclo dalam Jones (1977) memberikan batasan kebijaksanaan sebagai cara bertindak yang sengaja dilaksanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
  3. Eulau dalam Jones mengartikan kebijaksanaan sebagai keputusan yang tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijaksanaan.
  4. Amara Raksasa Taya dalam Tjokro Amidjoyo (1976) memberikan batasan kebijaksanaan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
  5. Budiarjo dalam Supandi (1988) menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
  6. Indrafachrudi (1984) memberikan pengertian policy sebagai suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.

Ahli yang melihat dari sudut pelaksanaan adalah Lasswell, Heclo, dan Budiardjo. Ali yang melihat dari sudut produk adalah Eulau dan Indrafachrudi. Sementara ahli yang memberikan pengertian kebijaksanaan dari sudut seni memerintah adalah Amara Raksasa Taya.

Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan bahwa kebijaksanaan adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapa pun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kebijakan atau wisdom adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.

  1. C.    Kebijaksanaan Pendidikan dan Kebijaksanaan Negara

Banyak kebijaksanaan di berbagai bidang selain kebijaksanaan pendidikan seperti ekonomi, politik, pertahanan keamanan, pertambangan dan energi, industri, agama, budaya, luar negeri, perhubungan dan sebagainya. Dengan demikian, kebijaksanaan pendidikan merupakan sub sistem dari kebijaksanaan negara secara keseluruhan.

Apabila kebijaksanaan negara ini dari waktu ke waktu semakin banyak yang dihasilkan, demikian juga halnya kebijaksanaan pendidikan. Produk-produk kebijaksanaan pendidikan dan kebijaksanaan negara tersebut, adakalanya merupakan kebijaksanaan baru dan adakalanya merupakan perkembangan, penyempurnaan, atau tambahan dari kebijaksanaan-kebijaksanan sebelumnya. Kebijaksanaan negara, kebijaksanaan pendidikan yang muncul belakangan dapat juga merupakan terjemahan dan penjabaran lebih lanjut dari kebijaksanaan negara atau pendidikan pada masa sebelumnya.

  1. D.    Sistem Politik dan Kebijaksanaan Pendidikan

Sistem politik dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan pendapat, prinsip yang dapat membentuk suatu kesatuan, yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok atau negara dengan negara.

Sistem politik dan kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan pendidikan saling terkait dapat dilihat pada dihasilkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan tersebut oleh sistem politik. Dengan perkataaan lain, output sistem politik itu adalah salah satunya, kebijaksanaan pendidikan. Dengan demikian, munculnya kebijaksanaan pendidikan dan kebijaksanaan negara yang lain, adalah sebagai pertanda adanya sistem politik di negara tersebut. Sebab, dalam realitasnya, sistem politik itulah yang memungkinkan terbentuknya badan-badan yang menghasilkan kebijaksanaan.

  1. E.     Tingkat-Tingkat Kebijaksanaan Pendidikan

Ada 4 tingkat kebijaksanaan yang menunjuk pada level kebijaksanaan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, yaitu:

  1. Tingkatan kebijaksanaan nasional (national policy level).

Penentu tingkat kebijaksanaan nasional ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kebijaksanaan yang berada pada level nasional ini, disebut juga kebijaksanaan administratif.

  1. Tingkatan kebijaksanaan umum (general policy level).

Disebut sebagai kebijaksanaan eksekutif, oleh karena yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. Yang termasukke dalam kebijaksanaan eksekutif ini adalah:

  1. Undang-undang, karena undang-undang kekuasaan pembuatannya berada di tangan presiden, meskipun juga dengan persetujuan DPR.
  2. Peraturan pemerintah adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mengoperasikan undang-undang, kekuasaan pembuatannya ada pada presiden.
  3. Keputusan dan instruksi presiden, yang berisi kebijaksanaan umum penyelenggaraan pemerintah, yang kekuasaan pembuatannya ada di tangan presiden.
  4. Tingkatan kebijaksanaan khusus (special policy level).

Letak penentunya ada pada tangan Menteri dan merupakan pembantu presiden selaku eksekutif, maka tingkat kebijaksanaan khusus ini disebut kebijaksanaan eksekutif. Tingkat kebijaksanaan khusus ini dibuat oleh Menteri dengan berdasarkan kebijaksanaanyang berada di atasnya.

  1. Tingkat kebijaksanaan teknis (technical policy level).

Disebut dengan kebijaksanaan operatif karena kebijaksanaan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijaksanaan ini berada pada eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non departemental. Produk kebijaksanaan ini dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan technical policy level inilah, Gubernur, Kakanwil, Bupati, dan Kandep di masing-masing bidang melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional daerahnya. Dengan perkataan lain, faktor kondisional dan situasional daerah yang kadang-kadang membedakan corak penerapan kebijaksanaan yang berasal dari instansi atasnya. Yang dimaksud dengan faktor kondisional dan situasional dapat berupa budaya, ekonomi, politik, hankam, sosial, dan sumber daya yang dapat dikerahkan di daerah tersebut.

  1. F.     Studi Tentang Kebijaksanaan Pendidikan

Pemulaan abad ke-20 perhatian ahli ilmu politik banyak yang tertuju pada lembaga-lembaga pemerintahan beserta struktur-strukturnya. Para ahli ilmu politik yang memusatkan perhatian pada lembaga dan struktur pemerintahan kemudian dikenal berada dalam aliran kelembagaan atau institusionalisme.

Sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap aliran institusionalisme, maka muncullah aliran behavioristik. Penganut aliran ini berasumsi bahwa untuk mempelajari politik haruslah sekaligus mempelajari interaksi individu-individu, kelompok-kelompok, individu-kelompok, baik dalam lembaga politik maupun yang berada di luarnya.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa para ahli ilmu politik  kemudian tidak puas dengan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan olehbehavioristik. Studi mengenai politik dan kebijaksanaan, tak mungkin sekedar meminjam pendekatan dari ilmu-ilmu sosial. Studi mengenai politik, terlebih mengenai kebijaksanaan haruslah pula memahami sejarah hukum, politik bahkan filsafat moral. Studi mengenai kebijaksanaan publik, pada era ini kemudian menjadi pusat perhatian besar, bahkan sama besarnya dengan studi mengenai politik. Atau sejak era ini, studi mengenai kebijaksanaan publik menjadi sebuah studi yang otonom, berdiri sendiri, terpisah dari studi sebagaimana yang dikembangkan oleh ahli-ahli politik. Jurnal-jurnal mengenai kebijaksanaan publik, banyak bermunculan, bahkan termasuk jurusan-jurusan di universitas yang membidangi kebijaksanaan publik.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: